Kasembon Rafting Malang Mundurnya Presiden Mesir Hosni Mubarak, menjadi pintu bagi demokratisasi di negara itu. Selama ini, Mesir di bawah Hosni Mubarak tidak memberi peluang munculnya partisipasi rakyat dalam berdemokrasi sehingga mengakibatkan selama 31 tahun, Mesir berada di bawah kekuasaan yang otoriter.

Namun ruang yang ada ini, Kasembon Rafting Malang demokratisasi, tidak dimanfaatkan oleh Ikhwanul Muslimin untuk berpartisipasi politik. Hal demikian diungkapkan oleh pemimpin tertinggi Ikhwanul Muslimin, Mohamed Badie, yang menyatakan Ikhwanul Muslimin tidak akan menjadi partai politik. Organisasi yang didirikan oleh Hasan Al Banna pada tahun 1928 itu akan tetap sebagai organisasi massa dengan misi utama dakwah islamiyah.

Meski secara organisasi Ikhwanul Muslimin tidak berpolitik,Kasembon Rafting Malang namun organisasi itu memberi ruang kepada anggotanya bebas untuk berpolitik dengan jalur berbagai partai politik yang ada, bisa juga melalui jalur independent. Hal ini sudah dilakukan oleh anggota Ikhwanul Muslimin seperti Dr. Hoda Ghania (perempuan) dan Mohsen Radi (Time, November 29, 2010).

Mengapa Kasembon Rafting Malang Ikwanul Muslimin tidak menggunakan kesempatan ini untuk memperjuangkan cita-citanya untuk 'meng-Islam-kan' Mesir? Jawabannya adalah. Pertama, Ikhwanul Muslimin sekarang, bukan Ikhwanul Muslimin yang dulu. Artinya, dari tahun ke tahun anggota Ikhwanul Muslimin dalam memperjuangkan cita-cita organisasinya tidak secara kaku, namun bisa juga dengan cara-cara moderat.

Pembiasan cara Kasembon Rafting Malang berjuang inilah yang membuat anggota Ikhwanul Muslimin tersebar di berbagai partai politik, LSM, jalur independen, pengusaha, akademisi, bahkan ada pula yang mendukung Husni Mubarak. Langkah Ikhwanul Muslimin ini seperti langkah Muhammadiyah dan NU di Indonesia, tidak berpolitik namun memberi kebebasan anggotanya untuk berpolitik di manapun tempatnya.